Rabu, 16 Apr 2014 
 |  JALAN MANTAP EKONOMI LANCAR ---------------------------------------------------------KUDU BISA, SABISA BISA, PASTI BISA  
  Sejarah Bina Marga
SEJARAH JALAN DI JAWA BARAT
Monumen Bandung KM. 0
SEJARAH BHAKTI PU
  Profil Dinas Bina Marga
Struktur Organisasi
Tupoksi
Visi dan Misi
PEJABAT
  Ragam
Galeri Foto
Polling
Buku Tamu
  Produk dan Kebijakan
Penelitian dan Tulisan Ilmiah
Kebijakan dan Peraturan
Kumpulan Standar dan Juknis


 Hal. Utama 
 Peta Situs 
 Kontak 
 Login 
 
Pilih Bahasa>>
 
     
 
 
 
 
Kamis, 7 Oktober 2010
Prosedur Izin Pemanfaatan Jalan

Adanya infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor keberhasilan pengembangan kehidupan suatu bangsa dan negara. Begitupun di Indonesia, infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kegiatan di suatu daerah dengan wilaya lainnya. Keterhubungan itu bermuara pada pemerataan pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, soasial budaya, lingkungan,politik serta pertahanan keamanan negara.

Berpegang pada pentingnya infrastruktur jalan, maka diperlukan penyelenggara jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Hakikatnya, jalan diperlukan untuk mewujudkan perkembangan setiap daerah secara seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road infrstructuresfor all), penyelenggara jalan di Indonesia telah memiliki ketentuan hokum seperti, UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan wewenang penyelenggaraannya, jalan-jalan di kelompokan dalam 2 (dua) jenis, yakni jalan khusus dan jalan umum. Jalan khusus diselenggarakan instansi, badan hukum atau perorangan. Sedangkan jalan umum wewenang dan penyelenggaraannya terbagi atas status jalan Nasional oleh Kementrian satus jalan Provinsi oleh Gubernur, dan status jalan Kab/Kota oleh Bupati/Walokota .Jalan umum juga bisa dikelompokan berdasarkan sistem dan fungsi. Berdasarkan sistem jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringanjalan sekunder, sedangkan jalan menurut fungsi jalan dibagi menjadi jalanarteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.

Karena dipergunakan masyarakat umum, pemanfaatan jalan perlu diawasi agar fungsi prasarana jalan tetap terjaga. Masyarakat perlu mengetahui bagian-bagian jalan seperti Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), Ruang Pemanfaatan Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija).

Untuk memperoleh izin pemanfaatan jalan, masyarakat harus mempersiapkan persyaratan yang ditentukan seperti indentitas diri (perorangan), akte pendirian (pemohon berbentuk badan hukum), gambar/situasi tanah yang akan di manfaatkan, dan surat pernyataan diatas materai.Khusus untuk pemohon izin pananaman kabel/pipa, selain gambar situasi tanah yang akan dimanfaatkan, juga dilengkapi gambar detail yang merinci posisi galian, ukuran pipa/kabel serta gambar potongan melintang penempatan yang diisikan. Sedangkan pemohon izin jalan masuk atau penyambungan jalan perlu melampirkan gambar detail konstruksi jembatan dan ukuran gorong-gorong sesuai peraturan atau ketentuan teknis.

Khusus pemanfaatan rumija di jalan provinsi, permohonan izin disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jabar. Untuk memperoleh mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pemohon dapat menghubungi Kepala Balai Pengelolaan di Wilayah yang bersangkutan. Surat ijin serah pakai tanah akan diterbitkan BPPT Provinsi Jabar setelah masuknya rekomendasi Kepala Dinas Bina marga Provinsi Jabar, lengkap dengan berkas dan gambar yang sudah dikaji secara teknis.

Izin pemanfatan rumija diberikan untuk satu tahun. Izin tersebut dapat diperpanjang lagi satu tahun asalkan penyelenggara jalan tidak menggunakan rumija yang bersangkutan. Selama menggunakan rumija, pemegang izin wajib membayar restribusi pemakaian tanah yang telah ditetapkan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Instansi pemungut restribusi adalah Dinas PendapatanProvisi Jabar di unit-unit pelayanan yang ada di Kabupaten / Kota setempat.Surat izin dinyatakan tidak berlaku jika masa berlakunya habis, pemegang izinmeninggal dunia, atau dipindahtangankan.

 

Ketentuan Hukum yangmengatur penyelenggaraan jalan di Jawa Barat :

1.      UU (undang-undang) no. 38 tahun 2004tentang jalan

2.      UU no. 26 tahum 2007 tentangPenataan Ruang

3.      UU no. 22 tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

4.      PP (peraturan pemerintah) no. 34tahun 2006 tentang jalan

5.      PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

6.     Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no.630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri  dan Kolektor.

7.     Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no.631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional

8.      Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no. 3tahun 2009 tentang Sempadan Jalan

9.     Keputusan Gubernur Jawa Barat no.620/Kep.293-Sarek/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan-Jalan Kolektor 2, danJalan Kolektor 3

10.  Keputusan Gubernur Jawa Barat mo.620/Kep.294-Sarek/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurutStatusnya sebagai Jalan Provinsi

11.  Keputusan Gubernur Jawa Barat mo.620/Kep.265-Sarek/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Korodor Horisontal di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan



: ---
Sumber  : M. Warsajaya, SH
Penulis  : herdi
File  : ---
Telah Dibaca  : 872 Kali

  >> Ke Indeks Berita 
Website Resmi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat © 2006